SIPOL; Menata Administrasi Partai Politik

Tulisan ini dimuat di Kolom Komentar Harian Singgalang, Rabu 18 Oktober 2017

***

Pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019 sudah berakhir. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan tahapan ini sejak tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober 2017. Ada yang berbeda dari pendaftaran parpol pada pemilu-pemilu sebelumnya. Bila sebelumnya pendaftaran dilakukan secara manual, dengan mensyaratkan fotocopy dukungan keanggotaan dan kartu tanda penduduk. Maka untuk bisa menjadi peserta pemilu 2019 parpol harus meng-entri data keanggotaan parpol dalam sebuah sistem aplikasi berbasis internet. KPU membangun sebuah sistem bernama SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Sipol ini bertujuan untuk membantu proses pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu yang teliti, akurat, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Prinsip dasar yang terkandung di dalam Sipol ini sebenarnya sangat mudah dipahami. Menata agar administrasi parpol menjadi tertib. Saya mencatat pengalaman pemilu 2014, ada ditemukan kasus dukungan keanggotaan ganda. Baik ganda internal parpol maupun ganda eksternal parpol. Ganda internal parpol artinya parpol memberikan fotocopy syarat dukungan keanggotaan lebih dari satu kali untuk mendaftar ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai peserta pemilu. Tujuannya agar terpenuhinya syarat minimal dukungan keanggotaan hingga tingkat kecamatan. Untungnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak serta merta menilai bahwa bila jumlah syarat minimal dukungan keanggotaan parpol sudah diberikan, maka sudah dianggap memenuhi syarat.

Tentu tidak semudah itu. Pola kerja di KPU tetap menerima berkas sesuai yang dipersyaratkan. Kemudian ada tahapan penelitian administrasi. Pada tahap inilah akan terungkap parpol yang sejak awal sudah berusaha untuk berlaku curang, atau parpol yang jujur dalam memberikan syarat dukungan. Di tahap ini akan tampak jelas parpol yang memasukkan syarat dukungan ganda, misalnya, fotocopy KTP dan kartu tanda anggota (KTA) parpol lebih dari satu kali dengan nomor urut yang berbeda agak jauh dari daftar dukungan yang diberikan ke KPU.

Pada tahapan verifikasi faktual untuk meneliti keabsahan keanggotaan parpol dengan mendatangi pemilik KTP dan KTA secara langsung, juga tidak sedikit ditemui ketidakjujuran. Beberapa warga pemilik KTP justru merasa terkejut ketika namanya terdaftar di salah satu partai politik.

“Dari mana mereka (partai politik) mendapatkan fotocopy KTP saya?”, begitu kira-kira pandangan sejumlah warga. Ada juga warga yang tidak ingin dikait-kaitkan dengan partai politik. Persoalan traumatik di masa lalu bisa jadi salah satu pemicunya. Ada pula yang menilai ada atau tidaknya dukungan masyarakat dalam keanggotaan partai politik tidak akan berpengaruh kepada kehidupan mereka sehari-hari.

“Ekonomi akan seperti ini juga. Tidak ada pengaruhnya bagi kami”, keluh sebahagian masyarakat.

Hal lain yang juga pernah dilakukan oleh partai politik di masa verifikasi dukungan keanggotaan partai politik adalah mencoba membawa individu yang bukan pemilik KTP yang bersangkutan. Kasus tersebut rawan terjadi ketika telah dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan keanggotaan partai politik, tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan di wilayah domisilinya. Peluang partai politik untuk menghadirkan anggota yang tidak ditemui secara faktual tersebut bisa disalahgunakan. Pada titik ini, petugas verifikasi KPU harus lebih teliti dan jeli melakukan verifikasi faktual.

 

Langkah Maju

Penerapan SIPOL pada proses pendaftaran partai politik untuk pemilu 2019 merupakan langkah strategis yang dilakukan KPU guna menertibkan administrasi partai politik. Sipol akan dapat mendeteksi kegandaan anggota partai politik. Untuk mendeteksinya, partai politik melakukan input data berupa nomor keanggotaan partai dan nomor identitas kependudukan (NIK) elektronik anggotanya.

Fakta bahwa sebahagian besar parpol mendaftar ke KPU RI, serta penyerahan dokumen pendaftaran ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di hari-hari terakhir, bahkan beberapa jam sebelum jadwal pendaftaran partai politik ditutup tanggal 16 Oktober 2017 jam 24.00 waktu setempat, bisa menjadi gambaran bahwa masih belum rapinya sistem administrasi partai politik.

Di masa-masa pendaftaran ada parpol yang masih sibuk mencari-cari anggota lewat dukungan KTP masyarakat, agar memenuhi syarat minimal dukungan keanggotaan. Ada yang menyatakan dukungan keanggotaannya sudah melebihi dari syarat minimal dukungan keanggotaan di suatu kabupaten/kota, tetapi data antara jumlah KTP dan KTA nya tidak sinkron.

Tanggung jawab menata sistem administrasi ini seharusnya dilakukan oleh partai politik. Idealnya, tentu partai politik punya data riil jumlah pendukungnya di setiap daerah saat pemilu terakhir (2014). Pergerakan jumlah anggota (bertambah atau berkurang) setiap tahun, dan lain sebagainya. Data base itu tentu tinggal dimutakhirkan saja sebagai syarat menghadapi pemilu 2019.

Disinilah akar persoalan yang tampak ketika sistem administrasi partai politik bermasalah. Pendekatan-pendekatan kepada masyarakat tidak dilakukan secara kontinyu. Pendidikan politik yang seharusnya dilakukan partai politik mandeg dan tidak berjalan. Sehingga, dukungan KTA dan KTP sebagai prasyarat menjadi peserta pemilu 2019 menjadi proyek kejar tayang sekali lima tahunan.

Kita tentu berharap, dengan penerapan SIPOL dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 ini, partai politik bisa mulai berbenah diri. Berbenah secara administrasi, sehingga kapan pun syarat dukungan keanggotan diminta oleh instansi atau lembaga tertentu untuk kepentingan tertentu, partai politik siap memberikannya dan mempertanggungjawabkan keabsahan dan kevalidan datanya. Data ini sangat penting bagi pengambil kebijakan, untuk penelitian, hingga kepentingan keilmuan.(*)

Iklan

Catatan Vertual Administrasi Parpol

Tulisan ini dimuat di Kolom Komentar Harian Singgalang, Selasa 28 November 2017

***

Perempuan muda beranak dua itu terkejut saat mengetahui fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) miliknya didaftarkan oleh partai politik untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan. Ia merasa tidak pernah memberikan fotokopi KTP ke partai politik manapun. Hanya kepada kepala kampung ia pernah memberikan. Itupun karena diminta oleh kepala kampung untuk suatu keperluan yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik.

Lain lagi penuturan sejumlah ibuk-ibuk di suatu kampung. Mereka diminta untuk mengumpulkan fotokopi KTP. Untuk dibina melalui bantuan usaha kecil menengah (UKM) yang digagas oleh partai politik. Mereka senang. Kartu tanda anggota (KTA) partai politik mereka dapatkan, tetapi bantuan belum kunjung datang.

Ada pula perempuan berumur tiga puluh tahun yang mengaku pernah dimintai fotokopi KTP oleh kawannya satu profesi. Sayangnya kawannya ini tidak menjelaskan untuk apa fotokopi KTP itu hendak digunakan. Tahu-tahu perempuan itu juga terkejut ketika namanya sudah menjadi anggota partai politik. Ganda pula. Namanya ada di lebih satu partai politik.

Artinya, fotokopi KTP dia ada di lebih satu partai politik. Tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Ketika ditanyakan sikapnya, awalnya dia bingung. Lantas menjawab untuk netral. Karena baru tahu guna fotokopi KTP nya untuk menjadi anggota partai politik, dan ia merasa segan dengan kawannya ini, ia berubah pikiran. Ia setuju menjadi salah satu anggota partai politik setelah memperlihatkan KTA salah satu parpol.

“Si anu itu apa partainya? Saya ikut dia saja. Kalau dia memilih partai A, berarti itu pula partai saya. Bila dia memilih partai B, itu pula pilihan saya”, kata seorang bapak berumur sekitar lima puluh tahun. Sikap anak-anak dan keluarganya pun demikian.

Ada pula nama dan alamat anggota partai politik ini tidak jelas. Artinya, nama dan alamat yang di-entry-kan di sistem informasi partai politik (SIPOL) KPU tidak teridentifikasi di wilayah nagari atau kecamatan. “Tidak ada nama kampung atau jalan ini di nagari ini”, kata seorang pegawai nagari. Dicek di buku induk penduduk (BIP) nagari pun nama anggota parpol tersebut tidak ada. Dicari ke lapangan pun tidak diketahui kemana hendak dicari. “Alamat palsu”, kata Ayu Ting-Ting.

Tidak sedikit pula jumlah warga yang menyatakan mendukung partai politik tertentu. Dengan percaya diri diperlihatkannya KTA bahwa ia benar anggota partai politik. Ia masuk anggota parpol dengan sadar, tanpa paksaan dari siapapun. Tetapi, ia heran juga. Ia sudah mengantongi KTA parpol yang dipilihnya. Diberikannya fotokopi KTP untuk menjadi anggota parpol. Sudah dapat KTA. Kenapa ada pula namanya di parpol lain? Padahal ia tidak pernah mendaftar dan memberikan fotokopi KTP nya ke parpol lain tersebut?

“Saya tidak mengerti dengan politik”, kata sejumlah warga yang lain. Mereka akhirnya memilih untuk netral. Tidak ingin terlibat menjadi salah satu anggota partai politik. Apalagi ketika mendengar penjelasan bahwa fotokopi KTP mereka diberikan partai politik ke KPU Pesisir Selatan. Mereka semakin bertanya-tanya. “Darimana parpol mendapatkan fotokopi KTP mereka?”

“Astaghfirullahal’adziiim”. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) mengucapkan istighfar berkali-kali. Ia mengaku tidak pernah ingin berpolitik dan masuk parpol. Apalagi ia adalah PNS. Ia lebih senang menjadi PNS dibanding politisi. Agak emosional juga ia menanyakan siapa yang memasukkan namanya sebagai anggota parpol? Berkali-kali pula ia mengucapkan terima kasih kepada kami. Kalau tidak ada verifikasi faktual ini tentu ia tidak akan tahu sama sekali fotokopi KTP nya dicatut oleh partai politik sebagai anggota parpol. Tentu saja hal ini akan merusak nama baiknya sebagai seorang abdi negara.

***

Begitulah temuan tim verifikasi faktual administrasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Tahapan pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai 15 November 2017 adalah melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019. Di tingkat KPU Kabupaten/Kota, penelitian administrasi ini dilakukan dengan mencocokkan identitas anggota yang terdapat di Lampiran 2 Model F2-Parpol (daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota) yang terdapat di SIPOL dengan salinan atau fotokopi KTA dan KTP elektronik atau surat keterangan yang diserahkan pada saat penyerahan dokumen KTP dan KTA tanggal 3-16 Oktober 2017.

Pada penelitian administrasi ini ditemukan sejumlah nama anggota parpol berdasarkan fotokopi KTP yang diduga ganda identik dengan ciri-ciri nomor induk kependudukan (NIK) yang sama, serta identitas kependudukan sebagaimana tertera di KTP yang memiliki kesamaan. Dugaan ganda tersebut terbagi dua, yakni ganda internal dan ganda eksternal. Ganda internal artinya nama anggota parpol tersebut terdaftar lebih dari satu kali di parpol yang sama. Dokumen fotokopi KTP dan KTA yang diserahkan ke KPU pun lebih dari satu. Sehingga atas temuan tersebut, hanya dihitung satu kali.

Kemudian ganda eksternal. Artinya ganda antar partai politik. Fotokopi KTP satu orang terdaftar di dua atau lebih partai politik. Terhadap dugaan ganda eksternal inilah dilakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi alamat yang tertera di fotokopi KTP tersebut, menanyakan kepada yang bersangkutan secara langsung, dan mencocokkan identitas KTP dan menanyakan KTA parpol yang dimilikinya.

Apabila mereka yang teridentifikasi ganda eksternal ini menyatakan menjadi anggota salah satu partai politik, maka mereka mengisi dan menandatangani pernyataan bahwa benar mereka menjadi anggota partai politik. Demikian pula bila mereka menolak menjadi anggota partai politik, mereka mengisi dan menandatangani pernyataan bahwa mereka bukan anggota partai politik manapun.

***

Temuan di lapangan tersebut secara umum menggambarkan beberapa pelajaran penting terkait iklim demokrasi di daerah. Pertama; sistem administrasi partai politik masih kacau. Kekacauan yang dimaksud adalah kegandaan di lebih dari satu partai politik yang diserahkan oleh parpol ke KPU. Potensi kegandaan itu bisa terjadi karena parpol yang mengejar target untuk mendaftar dan memberikan berkas saja terlebih dahulu kepada KPU.

Kedua; proses rekruitmen politik masih cenderung mengejar aspek kuantitas daripada kualitas. Hal itu terlihat dari upaya parpol untuk secara masif mengumpulkan fotokopi KTP masyarakat guna memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu secara prosedural. Sementara aspek substansi dalam konteks tatanan administrasi parpol secara rapi dan lengkap masih tampak rapuh.

Ketiga; Parpol belum jujur sepenuhnya kepada masyarakat untuk apa fotokopi KTP masyarakat digunakan. Ada masyarakat yang tidak tahu kenapa fotokopi KTP mereka dikumpulkan. Ironis. Bagaimana mungkin masyarakat yang menurut pengakuannya merupakan anggota parpol tetapi parpol belum memberikan KTA kepada mereka? Atau jangan-jangan masyarakat tidak tahu bahwa ia menjadi anggota salah satu parpol, tetapi secara administrasi juga telah menjadi anggota parpol lain?

Keempat; fungsi partai politik sebagai rumah pendidikan politik masyarakat masih jauh dari harapan. Pendidikan politik yang memberikan pencerahan sehingga masyarakat menyadari dan memahami arti penting menjadi bagian dari anggota partai politik. Proses pendidikan politik melalui kaderisasi parpol tampak masih rapuh.

Kelima; primordialisme sikap politik masih kuat di sejumlah wilayah. Ikatan kekeluargaan ikut berperan penting dalam menentukan sikap politik sejumlah masyarakat. Sehingga ketika ada seorang anggota keluarga dekat yang dianggap ditokohkan dan memilih partai tertentu, maka seluruh anggota keluarga besar juga memilih sikap politik orang yang ditokohkan tersebut. Ketika orang yang ditokohkan tersebut pindah parpol, simpatisan tokoh tersebut ikut berpindah parpol, meski secara administrasi nama mereka masih tercatat di parpol yang lama.

Partai politik harus berbenah dan memperkuat sistem administrasi yang rapi. Jelas berapa orang anggota parpolnya, lengkap dengan KTA dan pembinaan politik yang dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga permasalahan ganda antar parpol bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.(*)

29542019_1573924346066514_6929534368643349541_n

Tulisan ini dimuat di Kolom Opini Harian Singgalang, Senin (26 Maret 2018)

***

Sejumlah kehebohan terjadi di media sosial facebook. Akun facebook KPU Kabupaten Pesisir Selatan ramai dengan komentar. Ada yang positif, tidak sedikit pula yang mengarah negatif. Ini terkait dengan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai 8 Maret 2018. Misalnya: ada komentar yang mengapresiasi proses yang dilakukan KPU Pessel. Persoalan calon anggota PPK atau PPS yang tersingkir di tahapan administrasi, tertulis, maupun wawancara adalah soal takdir.

Ikhtiar sudah. Berdoa sudah. Bahwa tidak terpilih sebagai anggota PPK atau PPS sudah menjadi takdir. Jadi, tidak perlu ada pertanyaan, “Kenapa saya tidak terpilih? Sementara dia terpilih?” Silahkan saja mengukur diri masing-masing. Sebagai orang yang ikut dalam kompetisi, persaingan atau seleksi, akan bisa mengukur diri sampai dimana kemampuannya. Jangan pula dipakai kata “rasa-rasa”. Persoalan rasa ini akan subjektif. Kita merasakan kita hebat, pintar, dan pantas terpilih. Sementara orang lain rasanya tidak lebih hebat dan pintar dari kita.

Ada pula komentar miring yang cenderung negatif. Misalnya, “Seleksi dilakukan terbuka, tetapi orang-orang yang duduk sudah jelas”. Ini jelas persepsi yang keliru. Bila tidak mendaftar, ya tidak akan bisa diseleksi secara administrasi, tertulis dan wawancara. Setiap tahapan ada prosesnya. Tahapan seleksi administrasi, adalah untuk melihat keterpenuhan persyaratan yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi yang tidak memenuhi syarat administrasi, jelas berkasnya dinilai gagal. Sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap seleksi tertulis.

Sampai disini ada pula yang berkomentar, “Hanya karena ijazah S1 tidak dilegalisir di gugurkan bahan administrasi. Sementara sederajat SMA bisa lulus bahan karena dilegalisir”. Begitulah pemikiran orang awam. Antara legalisir atau tidak sama saja. Itulah persyaratan. Bila tidak memenuhi syarat, tentu tidak akan lulus seleksi administrasi. Disitulah akan tampak indikator; Apakah calon anggota PPK atau PPS teliti dan memahami persyaratan yang ditetapkan sebelum mengirimkan berkas? Apakah calon anggota PPK atau PPS serius untuk mendaftar?

Apabila memenuhi syarat di tahapan seleksi administrasi, calon anggota PPK atau PPS akan lanjut ke tahapan seleksi tertulis. Di tahapan ini kemampuan teori peserta ujian akan diuji. Materi ujiannya terkait dengan tugas dan wewenang anggota PPK atau PPS, pengetahuan kepemiluan, hingga pengetahuan kewilayahan. Enam nilai tertinggi di setiap kecamatan atau nagari akan masuk ke tahapan wawancara. Hal yang menjadi sedikit “polemik” adalah tentang 2 (dua) kali menjadi anggota PPK atau PPS.

Aturan tentang 2 (dua) kali menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta dijelaskan lebih lanjut oleh Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.  Pada Lampiran 1 Halaman 5 diatur ketentuan khusus persyaratan anggota PPK, PPS dan KPPS.

Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi: Periode Pertama tahun 2004-2008, Periode Kedua 2009-2013 dan Periode Ketiga 2014-2018.

Artinya, bila seseorang pernah menjadi anggota PPK pada periode 2009-2013, maka masih boleh menjadi anggota PPK pada periode 2014-2018. Tetapi apabila sudah pernah menjadi anggota PPK pada periode 2004-2008 dan 2009-2013, maka tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota PPK pada periode 2014-2018.

Periodesasi itu yang sering disalahpahami. Tak jarang muncul pertanyan, “Sudah menjadi PPK atau PPS pada Pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kan sudah dua kali. Kenapa dipilih juga sebagai anggota PPK atau PPS untuk Pemilu 2019?” Aturan di atas itulah jawabannya.

Partisipasi Sukseskan Pemilu 2019

Antusias warga masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan Pemilihan Umum 2019 sangat terasa, khususnya di tahapan rekrutmen badan ad hoc tingkat kecamatan/ Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tingkat nagari/ Panitia Pemungutan Suara (PPS). Di  Kabupaten Pesisir Selatan ada 15 kecamatan dan 182 nagari. Sementara jumlah anggota PPK dan PPS yang akan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang per kecamatan dan per nagari.

Sebanyak 502 berkas lamaran sebagai calon anggota PPK masuk ke panitia. Dari jumlah tersebut, yang lulus seleksi administrasi sebanyak 391 berkas. Sementara untuk calon anggota PPS sebanyak 2.046 berkas lamaran, 1.713 diantaranya lulus seleksi administrasi.

Menjelang pembukaan rekrutmen calon anggota PPK dan PPS, KPU Pessel melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan PT.Pos Indonesia wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga, berkas lamaran sebagai calon anggota PPK dan PPS harus dikirim melalui PT.Pos Indonesia di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kebijakan tersebut diambil karena beberapa pertimbangan, antara lain menjaga proses rekrutmen berjalan dengan transparan, kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dan jarak tempuh dari kecamatan yang cukup jauh ke ibukota kabupaten, sehingga pengiriman melalui jasa Pos akan mempermudah masyarakat. Mudah waktu dan murah biaya.

Sejak dibukanya rekrutmen PPK dan PPS, perhatian masyarakat tertuju kepada lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. Ia bisa menjadi tempat apresiasi berupa pujian maupun kritikan. Kritikan membangun tidak ada salahnya. Selama itu untuk perbaikan kualitas penyelenggara pemilu pasti akan diterima. Apalagi dengan slogan “KPU Melayani”, KPU berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Termasuk pelayanan permintaan data atau hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum.

KPU RI memasang target untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2019 sebesar 77,5 persen. Bukan mustahil target tersebut akan tercapai. Mungkin juga bisa melebihi target. Kuncinya sebagai penyelenggara pemilu hingga ke tingkat badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan bersikap independen, transparan, akuntabel dalam setiap tahapan pra pemilu.(*)

***

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) akhir-akhir ini selalu terjaga siang dan malam. Wajar, karena hingga saat ini KPU tengah dikejar waktu mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) serentak, Rabu 30 Juni 2010 mendatang. Sesekali terlihat penghubung calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik bertandang ke KPU Pessel untuk mengadakan pertemuan terkait kesuksesan Pemilu Kada. Di lain waktu, terlihat pula Muspida bertamu dan mengadakan rapat koordinasi mempersiapkan Pemilu Kada yang semakin hari semakin dekat.

Begitupun yang terlihat Senin, 24 Mei 2010. Sejak pagi, satu per satu para tamu dan undangan yang terdiri dari Muspida, Panwaslu Pessel, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pessel tahun 2010, serta Ketua dan Sekretaris Parpol/gabungan parpol hadir di ruang Media Center KPU Pessel. Dijadwalkan, pertemuan tersebut mengagendakan Kesepakatan Bersama tentang Pemilu Kada Badunsanak, Damai dan Berkualitas Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan.

Rapat koordinasi yang dibuka Ketua KPU Pessel Toni Marsi, SH, MH sekitar pukul 09.30 WIB tersebut berlangsung alot. Meski dengan suasana yang kadang agak cair hingga mengembalikan memory para calon bupati dan wakil bupati yang ikut bertarung dalam Pemilu Kada tahun 2005 lalu.

Syafrizal, MM, misalnya mengemukakan pengalamannya ketika menjadi calon wakil bupati Pessel tahun 2005 saat berpasangan dengan calon bupati Nasrul Abit.

“Kami kelima calon memohon kepada KPU dan Panwaslu untuk mewujudkan agar ikrar ini dapat terlaksana. Kemudian kami minta disini agar dalam ikrar nantinya, dicantumkan tidak bolehnya menggunakan pegawai pemerintah daerah, seperti camat, walinagari, dan aparatur pemerintah lainnya untuk mengusung salah satu pasangan calon,”ujarnya.

Menurutnya, hal ini penting dicantumkan dalam ikrar sebagai komitmen agar tidak ada pasangan calon yang memanfaatkan aparatur pemerintahan dalam kegiatan politik praktis, yang pada akhirnya membuat PNS tidak netral dan mengganggu kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sepakat akan menandatangani bila hal ini dicantumkan. Jika tidak saya secara pribadi tidak akan menandatangani ikrar pemilu badunsanak, damai dan berkualitas ini,”tegas Syafrizal.

Syafrizal yang waktu itu terpilih sebagai Wakil Bupati Pessel juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan formulir C1 untuk saksi kepada petugas penyelenggara pemilu.

Kontan saja, pengalaman Syafrizal sewaktu menjadi calon Wakil Bupati Pessel tahun 2005 tersebut juga membuka memory Bakri Bakar, calon lain yang juga bertarung untuk kedua kalinya pada Pemilu Kada tahun 2010 ini.

“Saya merasa terpancing, karena yang dibicarakan tersebut adalah penderitaan saya pada tahun 2005 kemaren, dimana saksi saya sulit mendapatkan formulir C1 kepada petugas KPPS,”ungkap Bakri Bakar.

Pembahasan sempat melebar hingga kepada persoalan petugas pengawas Pemilu Kada di 1.088 TPS se Pessel, honor petuga Panwaslu di seluruh TPS tersebut, hingga anggaran untuk Panwaslu yang bertugas di setiap TPS.

“Saya mengusulkan, kesepakatan kita terkait Panwaslu yang harus ada di setiap TPS. Anggaran untuk Panwaslu pada waktu penghitungan suara nanti harus kita tetapkan dahulu, berapa honor yang akan diterima Panwas tersebut. Kemudian masalah jaminan terhadap pemilih, yaitu harus mempunyai kartu pemilih dan tidak boleh memiliki lebih dari satu kartu pemilih,”kata Saidal Masfiyuddin, calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Syafrizal.

Pertemuan yang berlangsung hampir empat jam tersebut belum menemukan kata sepakat terkait Kesepakatan Bersama tentang Pemilu Kada Badunsanak, Damai dan Berkualitas Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan. Kendala yang ditemui dalam pertemuan tersebut adalah belum semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Pessel tahun 2010 yang hadir. Sementara Muspida hanya diwakili oleh perwakilan saja, sehingga akhir dari pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat selain kesepakatan untuk menunda rapat koordinasi hingga Kamis, 27 Mei 2010.

Pada rapat koordinasi kedua tersebut, pembahasan terlihat telah mengarah dan terfokus kepada ikrar launching Pemilu Kada. Seluruh pasangan calon, Muspida, Panwas, dan KPU hadir guna memfinalkan kegiatan launching Pemilu Kada. Dalam draft awal yang disampaikan KPU Pessel kepada pasangan calon, Muspida, dan Ketua serta sekretaris parpol dan gabungan parpol masih terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan dan disetujui semua pihak yang hadir.

”Saran kami, yang berikrar ini adalah peserta. Tetapi bila kita lihat pada judul ikrar ini ada KPU, Panwas dan Muspida, maka hal ini tidaklah sesuai. Cukuplah yang berikrar ini peserta atau pasangan calon dan yang lainnya adalah pendukung dari ikrar tersebut,”kata Kajari Pessel mengusulkan.

Usulan Kajari Pessel tersebut didukung oleh Kodim.

“Yang berikrar itu seharusnya adalah para calon/ peserta, dan tidak seharusnya pengawas atau penyelenggara pemilu, dan jangan sampai kejadian pada tahun-tahun sebelumnya terulang kembali pada pemilu kada di tahun ini. Dan inilah pesan dari Dandim kepada kita,”ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Panwaslu Pessel menyatakan bahwa seyogianya Panwaslu sebagai pengawas Pemilu hanya menyesuaikan saja. Sementara yang seharusnya beikrar tersebut adalah pasangan calon.

“Jika Panwaslu ikut berikrar, akan lain jadinya,”ujar ketua Panwaslu Pessel.

Sementara itu, calon bupati Bakri Bakar mengusulkan agar ikrar tersebut dibagi dua, satu dari pasangan calon dan yang lainnya dari KPU, Panwas dan Muspida. Hal yang dipertimbangkan oleh Bakri Bakar adalah menyangkut moral, sehingga tidak ada lagi kecurangan dan ketidakadilan di dalam pelaksanaan Pemilu Kada 2010 ini.

“Ini menyangkut gerakan moral dari berbagai pihak,”tegasnya.

Setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait item per item isi ikrar, akhirnya semua pihak, terutama pasangan calon menyepakati sebelas ikrar yang akan diucapkan dalam Launching Pemilu Kada Badunsanak, Damai dan Berkualitas Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan. Ikrar itu penting dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian anarkis pada Pemilu Tahun 2005 lalu terulang kembali.

Calon Bupati Pessel 2010-2015 Saidal Masfiyuddin mengingatkan para hadirin agar kejadian di masa lalu tidak terjadi lagi pada Pemilu Kada tahun 2010 ini.

”Kami pada prinsipnya sama yaitu untuk menyepakati ikrar pemilu ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kodim dan Dandim agar tidak terulang lagi pemilu-pemilu yang anarkis pada tahun 2005 kemarin. Kita semua berharap hal itu tidak terulang kembali pada Pemilu Kada tahun 2010 ini. Dari itu, karena adanya beberapa image yang terbangun dari masyarakat, hal itu perlu kita luruskan bagaimana image yang tidak baik itu bisa menjadi baik. Inilah tugas kita bersama,”ujar Saidal.

Menjelang pukul 12.00 Wib, akhirnya sebelas kesepakatan yang akan dibacakan atau diikrarkan dalam Launching Pemilu Kada tahun 2010 yang berlangsung pada Kamis, 3 Juni 2010 berhasil dirumuskan. Dengan telah tercapainya kesepakatan ikrar tersebut dari semua pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilu Kada Pessel tahun 2010, Ketua Panwaslu Pessel H.Nofrizal berharap agar dengan tercapainya kesekapatan ikrar ini benar-benar bisa menjadikan Pemilu Kada Badunsanak, Damai dan Berkualitas di negeri Rang Pasisie ini.

”Ikrar pemilu badunsanak, damai dan berkualitas ini juga menyangkut batin/moral. Dalam pelaksanaannya, setelah ikrar ini ditandatangani bersama, mulai dari pernyataan sampai terlaksananya Pemilu Kada tanggal 30 Juni 2010, kita berharap dapat berjalan seperti yang kita harapkan bersama,”harapnya.

Senada dengan itu, Calon Wakil Bupati Editiawarman menambahkan agar setelah pembacaan ikrar dalam Launching Pemilu Kada tahun 2010, tidak ada lagi menjelek-jelekkan pasangan calon lainnya dengan black campaign.(Luthfi/*)

***

Matahari telah menampakkan sinarnya, ketika rombongan tim yang direncanakan akan melakukan perjalanan ke tiga titik di wilayah Kecamatan XI Koto Tarusan, Rabu (9/6) pagi tengah melakukan berbagai persiapan sebelum berangkat. Tiga daerah tersebut masing-masing ke Sungai Pinang, Sungai Nyalo dan Kenagarian Mandeh, dengan agenda bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada), pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua KPPS, serta simulasi Pemilu Kada Tahun 2010. Beberapa orang sibuk mengangkut kotak suara, speciment contoh surat suara, alat coblos dan berkas-berkas yang diperlukan lainnya untuk kegiatan bimbingan teknis.

Sebelum berangkat ke lokasi, kami singgah dahulu di kantor PPK Kecamatan XI Koto Tarusan untuk membagi tim menjadi tiga bagian. Tim pertama ke Sungai Pinang, terdiri dari Rinaldi, S.Pd, M.Si (Anggota KPU bidang Teknis), Elpi, Rinaldi (PPK Kecamatan Tarusan), Nini, Yoni Safrizal, dan Ef (media massa), tim kedua menuju Sungai Nyalo, terdiri dari Undung, Rusdi Syair (PPK Kecamatan Tarusan), Eri, Canang (staf KPU Pessel) dan tim ketiga bergerak ke Kawasan Mandeh, terdiri dari M.Luthfi Munzir (staf KPU Pessel), Eridal dan Dayat (PPK Kecamatan Tarusan).

Sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan tim tiga mulai bergerak ke kawasan Mandeh dengan mobil. Sepuluh menit pertama, perjalanan yang kami tempuh masih beraspal. Setelah itu rombongan kami harus menempuh perjalanan yang melelahkan hingga bisa mencapai daerah Mandeh. Jalanan yang kami lalui melewati lereng perbukitan nan terjal, berbatu-batu, dan curam serta dikelilingi semak belukar. Tak ada satupun rumah penduduk selepas kami melewati sekelompok ladang sawit. Sesekali, di atas puncak bukit yang kami lalui terlihat keindahan kawasan Mandeh dengan hamparan laut yang membiru di kejauhan.

Dua kali mobil yang kami tumpangi harus berhenti guna menyingkirkan semak yang menutupi badan jalan dan dalamnya lubang jalan tanah yang kami lalui. Di kejauhan tampak pulau-pulau kecil di laut pesisir. Sekali lagi, jam 11.15 WIB, mobil kami harus berhenti karena jalanan tanah digenangi air yang cukup lebar dan licin, kami harus berhati-hati agar ban mobil tak terjebak lumpur.

Semakin jauh yang kami tempuh, jalan semakin terjal, curam dan tinggi untuk didaki, angin menyapa kencang mengiringi perjalanan kami menembus alam guna pengambilan sumpah anggota KPPS di daerah Mandeh. Satu jam perjalanan, sekali lagi kami harus berhenti, satu mobil kijang terjebak lumpur, meski akhirnya kami berhasil melalui genangan lumpur tersebut. Baru beberapa menit berjalan, mobil kami agak sulit mendaki satu pendakian terjal dan berlubang. Alhamdulillah kami berhasil menaklukkan medannya, hingga akhirnya setelah itu kami telah sampai di perkampungan penduduk setelah melintasi satu jembatan negeri Mandeh, jalanan pun telah di aspal. Mobil kami berbelok ke kanan menuju kantor Wali Nagari Mandeh, sedang mobil tim dua berjalan lurus menuju Sungai Nyalo.

Pukul 11.00 WIB tim tiga sampai di kantor Puskesmas pembantu Mandeh, tempat berlangsungnya pengambilan sumpah Ketua KPPS, Bimtek dan simulasi Pemilu Kada Tahun 2010. Kedatangan kami disambut Ketua PPS Mandeh. Di kawasan ini terdapat empat TPS. Setelah menunggu hampir satu jam guna mengumpulkan seluruh Ketua dan anggota KPPS Mandeh, kegiatan kami siang itu diawali dengan Pelantikan Ketua KPPS setempat oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Mandeh, berdasarkan SK PPS Mandeh Nomor 02/PPS Mandeh/VI-2010 tanggal 9 Juni 2010.

Setelah Ketua KPPS Mandeh mengucapkan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua KPPS dan Ketua PPS Mandeh, serta disaksikan oleh Perwakilan Sekretariat KPU Pessel dan PPK Kecamatan Tarusan.

“Semoga setelah pelantikan ini, kita sebagai penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan baik dan optimal. Perlu kami ingatkan bahwa yang perlu kita jaga sebagai penyelenggara pemilu adalah netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugas menyukseskan Pemilu Kada, Rabu 30 Juni 2010,”kata Dayat, anggota PPK Kecamatan XI Koto Tarusan di hadapan Ketua dan anggota KPPS.

Anggota PPK lainnya Eridal menambahkan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu Kada tahun 2010 di tingkatan terendah, KPPS harus bekerja sesuai tertib administrasi dan taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari oleh pasangan calon, saksi, maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu tersebut.

Selanjutnya, Eridal menyampaikan bimbingan teknis Pemilu Kada Tahun 2010. Hal yang ditekankan Eridal adalah bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara dalam setiap tahapannya, dimulai dari pembukaan rapat pemungutan suara, pengambilan sumpah anggota KPPS oleh Ketua KPPS setelah Ketua KPPS membuka secara resmi rapat pemungutan suara, hingga proses penghitungan surat suara, termasuk cara mengisi semua formulir C.

Setelah itu kegiatan lebih banyak diisi dengan pertanyaan yang datang dari anggota KPPS. Misalnya, bagaimana suara yang sah dan tidak sah, cara memandu pemilih yang sudah tua, dan wajib pilih yang mewakilkan suaranya kepada orang lain.

“Surat suara dinyatakan sah apabila pemilih mencoblos satu kali atau lebih di dalam kolom gambar pasangan calon, atau nama pasangan calon atau nomor urut pasangan calon. Sementara itu tidak dibenarkan mewakilkan suara kepada orang lain. Jadi, harus diri yang bersangkutan sendiri melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara,”kata Eridal menerangkan.

Hingga tanpa terasa, pukul 14.55 WIB, bimbingan teknis dan simulasi Pemilu Kada Tahun 2010 di daerah Mandeh berakhir. Tim tiga pun pamit kepada KPPS dan PPS setempat dengan saling bersalaman satu sama lainnya.(Luthfi/*)

Eksotika Pedalaman Sutera

Posted: 12 Maret 2018 in Uncategorized

Catatan Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010

***

Seperti pagi ini. Hanya sekitar sepuluh menit dari pukul 07.30 WIB anggota KPU dan staf berada di kantor. Selanjutnya, berbagi tugas ke berbagai kecamatan seperti yang telah ditugaskan kepada masing-masing staf. Karena pagi ini aku tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, aku memutuskan untuk ikut serta dalam rombongan tim 3 yang bertugas mengevaluasi pemutakhiran data di wilayah Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.

Jika diperkirakan, untuk sampai di Kecamatan Lengayang lebih kurang menempuh waktu dua jam dari Painan, ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara jarak ke Kecamatan Lengayang diperkirakan satu setengah jam dari Painan. Tim 3 yang menjadi penanggung jawabnya adalah Bang Yuka Fainka, seniorku di fakultas sewaktu masih kuliah dulu, yang saat ini bekerja di KPU Pessel. Beliau kemudian mengajak tiga orang lainnya, yaitu Abang Mulyadi, Uni Nofi, dan aku sendiri. Bagiku, perjalanan turun ke lapangan sekaligus sebagai pengenalan terhadap wilayah Kab.Pesisir Selatan.

Hmm…seumur hidup, aku baru menginjakkan kaki di kabupaten di daerah pesisir barat Sumatera Barat, ketika aku ditugaskan di KPU Pessel ini. Tentu saja, sangat besar keinginanku untuk melihat alam, masyarakat dan wilayah Pessel yang masih asing bagiku.

Perjalanan dimulai sekitar pukul setengah sembilan pagi. Menyusuri jalan yang dari awal sudah berbukit-bukit. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang terjal dan berlubang-lubang serta bergelombang membuat perjalanan agak sedikit terganggu. Akan tetapi setidaknya hal itu terobati kala mata memandang keindahan alam pantai di Pessel.

Jalan menuju kecamatan yang dituju berada di tepi pantai dengan sesekali angin melambai-lambai membuat suasana menjadi sejuk. Subhanallah…sungguh indah. Apalagi ketika memandang pantai dari ketinggian bukit yang kami lalui.

Aku cukup banyak diam sepanjang perjalanan. Di saat itulah bang Yuka selalu memancingku untuk ngobrol, tentang apa saja, terutama fakultas pasca kami tamat. Hal itulah yang barangkali membuat aku dan Bang Yuka menjadi lebih akrab, termasuk sesekali bercanda di dalam mobil.

Setelah itu aku akan diam lagi. Bagiku, diam adalah hal yang mengasyikkan ketika menikmati setiap perjalanan. Sebenarnya tidak perlu berkata-kata, cukup dinikmati dengan merasakan betapa karunia Allah teramat besar dan luas. Sungguh tak terkira. Disanalah, ketika aku menikmati alam, akan terasa betapa Maha Kuasanya Dia dan betapa kecilnya aku di hadapanNya.

Di tengah diam itu, tiba-tiba bang Mulyadi memecah kebuntuan. “Awak alun makan pagi lai do,”begitu katanya. Maka, jadilah beliau membeli pinukuik sekantong penuh. Aku makan satu. Wah, enaknya pinukuik buatan orang Pessel. Akan tetapi, perutku yang dari tadi keroncongan masih belum “sembuh”. Mungkin karena masuk angin. Sebelum berangkat aku juga tidak makan pagi dulu. Tau-tau sudah makan pinukuik yang terbuat dari campuran beras dan kelapa yang dikukur. Semakin sengsaralah perutku pagi ini.

Dua jalm perjalanan, akhirnya aku dan rombongan staf KPU sampai di kantor camat Lengayang. Kedatangan kami disambut ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Bang Yuka memperkenalkan aku dan Uni Nofi kepada bapak tersebut, bahwa kami berdua sebagai staf KPU yang baru ditempatkan di daerah Pessel. Bapak tersebut menanyakan asal kami berdua. “Awak urang Batusangka pak,”jawabku. “Dima di Batusangka nyo?,”tanya beliau kemudian. “Di Limo Kaum pak. Dakek terminal bus.”

Begitulah percakapan singkatku. Karena kemudian, bapak tersebut sibuk dengan pembicaraan rekapitulasi daftar pemilih di setiap TPS yang belum semuanya terkumpul. Padahal, hari ini sudah harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten. Kulihat bapak itu sedikit agak capek dan pusing memikirkan data yang belum masuk, terutama dari daerah Lakitan. Berkali-kali bapak tersebut menelpon.

Dugaanku, mungkin menegaskan kepada petugas PPS dan PPDP untuk segera melaporkan daftar pemilih yang telah diamanahkan kepada mereka masing-masing. Informasi terakhir yang didapatkan bapak tersebut, petugas dari Lakitan tengah berada di Painan untuk sesuatu dan lain hal. Sehingga data belum bisa diberikannya. Apalagi, masih ada beberapa daerah di kecamatan Lengayang tersebut yang data pemilihnya belum final dan bermasalah.

Lama menunggu, akhirnya kami memutuskan untuk ke Kecamatan Sutera terlebih dahulu. Bang Yuka mengatakan bahwa Kecamatan Sutera datanya tidak ada bermasalah dan sudah aman. “Paling tinggal rekapitulasi secara keseluruhan saja,”katanya.

Sesampai di Sutera, ternyata memang benar. Tidak terlihat kasak-kusuk petugas PPK, PPS dan PPDP memperbaiki atau mengejar deadline data. Suasana agak santai terlihat dari rumah dinas yang juga berfungsi sebagai sekretariat PPK di belakang Kantor Camat Sutera. Sambil menonton pertandingan sepakbola antara Kesebelasan Persipura Jayapura vs Kasima Anthlers dalam lanjutan Liga Champion Asia, petugas PPK tidak banyak bekerja. Hanya mengobrol sebentar dengan Bang Yuka perihal daftar pemilih.

Selanjutnya, Bang Yuka mengatakan mencari seseorang. Entah siapa aku tidak tahu, tetapi sepertinya sangat penting sekali sehingga perlu dicari sore ini. Kami kemudian mulai menyusuri jalan hingga ke pedalaman Kecamatan Sutera. Ada beberapa kampung atau nagari yang dilalui, seperti Ampalu, Koto Nan Tigo dan lain sebagainya. Ah…aku tidak sempat mencatat keseluruhan nagari untuk sampai di tempat yang dituju.

Dua orang petugas PPK ikut serta dalam rombongan kami, sebagai penunjuk jalan. “Paling kurang dua jam pula perjalanannya. Nama daerahnya Kayu Aro,”kata salah seorang petugas tersebut.

Menyusuri jalan-jalan yang semula beraspal hingga beberapa puluh kilometer, setelah itu jalan mulai sedikit agak kasar hanya dengan aspal seadanya, hingga kemudian jalanan yang berlubang-lubang. Begitupun dengan rumah penduduk. Mulai dari rumah permanen di sepanjang jalan, kemudian pemukiman dengan berjejernya rumah-rumah papan yang berbentuk panggung, hingga menyusuri perawannya alam dengan hamparan hijaunya dedaunan dengan pohon-pohon yang tinggi di kiri-kanan jalan yang semakin sempit. Belum lagi melewati satu jembatan permanen dan satu jembatan gantung yang panjangnya kira-kira satu kilometer.

Nuansa ekspedisi langsung terasa begitu menyusuri alam tersebut. Perbukitan melingkar di kejauhan. Hamparan sawah yang sudah menguning, bahkan sudah ada yang dipanen semakin menambah takjub terhadap alam di pedalaman Kabupaten Pesisir Selatan. Bagitupun dengan sungai besar yang dilalui. Masyarakat setempat memanfaatkan air sungai tersebut untuk mandi, mencuci, maupun untuk dipergunakan sebagai air minum.

Tak ketinggalan puluhan ekor sapi yang dibiarkan berkeliaran di pemukiman penduduk maupun di sungai memanfaatkan sungai. Aku mencatat sapi yang berkeliaran dan sudah kelihatan jinak tersebut hingga Km 14 jalan Surantih-Langgai.

Tak lama kemudian aku mencatat hal-hal menakjubkan sepanjang perjalanan menuju daerah Kayu Aro, Kecamatan Sutera. Tidak ada sinyal seluler sama sekali yang menjangkau daerah tersebut. Saat itulah Bang Yuka mengingatkanku akan sebuah buku terbitan rekan-rekan wartawan Harian Singgalang pada Ekspedisi Langgai. “Langgai itu dari Kayu Aro ini ada menempuh perjalanan mencapai satu jam lagi dengan kondisi jalan berlubang-lubang dan mendaki bukit serta melewati hutan,”kata Bang Yuka menjelaskan. Tentu saja keterangan tersebut semakin membuatku penasaran.

Hah…benarkah??? Wah, kapan ya aku bisa menjelajahi hingga ke Langgai tersebut? Diterangkan Bang Yuka lagi, bahwa kalau tidak salah daerah Langgai tersebut jika diteruskan akan sampai di perbukitan yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Tentu dengan medan yang lebih menantang dan berbahaya.

Kulihat jam di handphone-ku…Sudah pukul lima sore. Awan hitam mulai bergerombol menyelimuti sebagian perbukitan yang masih hijau. Sementara sebagian lagi masih terang oleh sinat mentari yang tengah bersiap-siap untuk tenggelam. Setengah jam kemudian, setelah mencari seseorang yang dimaksud (Bang Yuka memanggilnya dengan sebutan Bang Colak—entah apa maksudnya, karena aku lihat rambutnya tidak colak sama sekali, bahkan kelihatan lebih rapi).

Setengah jam kemudian, aku dan rombongan staf KPU kembali ke ibukota kecamatan Sutera. Tak lupa, sebagai oleh-oleh dan pengalaman berharga menyusuri perkampungan pedalaman Kecamatan Sutera, aku dan teman-teman berfoto di jembatan gantung.

Hingga kini, wajah eksotika alam dan perkampungan penduduk di pedalaman Kecamatan Sutera sungguh menakjubkan. Menarik minat dan keinginanku untuk menjelajahi alam tersebut. Rumah-rumah sederhana penduduk di tepi-tepi jalan, puluhan sapi yang berkeliaran tanpa ikat atau tali, anak-anak yang melompat dari ketinggian ke sungai untuk mandi, jembatan gantungnya, dan sejuta keindahan yang tak terbayangkan sebelumnya.

Disanalah aku semakin merenungkan, betapa kuasanya Allah dengan segala ciptaanNya. Sungguh tak akan sanggup manusia menghitung nikmat Allah yang teramat luas tersebut. Termasuk ketika aku hanya setengah jam di pedalaman Kecamatan Sutera.

Maka, pantaslah Allah menegur kita, manusia dengan satu ayatNya, Fabiayyi Aalaa Irabbikuma Tukadzibaan. (Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?). Itulah intisari dari firman Allah lainnya, “Jika kamu menghitung nikmat-Ku, sungguh kamu tidak akan sanggup menghitungnya…”. Subhanallah Wal Hamdulillah Wa Laailaaha Illallaah.

Selasa, 30 Maret 2010

Tahu Brontak yang Membawa Berkah

Posted: 28 Februari 2018 in Uncategorized

Penampilannya biasa saja. Celana gunung sedikit di bawah lutut. Agak lusuh. Baju kaos sederhana. Pakai topi. Sesekali mengisap rokok yang disimpan di tas kecil yang selalu disandangnya. Dari wajahnya, saya perkirakan bapak ini berumur 40 tahunan. Mungkin menjelang 50 tahun.

Saya berjumpa dengannya Sabtu (24/2/2018) lalu. Tidak sengaja. Saya dan istri tengah menunggu Faiz (anak tertua saya) yang sedang ujian masuk di sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). Kami duduk-duduk di warung yang kebetulan sedang tutup, beberapa rumah dari SDIT. Sambil mengasuh Faidhan (adik Faiz).

Seorang bapak menghampiri kami. Kami kira bapak itu yang punya warung. Kami saya lantas meminta izin untuk menumpang duduk di bangku warung yang sedang tutup tersebut.

“Bukan punya saya”, katanya. Dari sanalah obrolan bersahabat dan akrab itu dimulai.

“Anak saya juga tes di SDIT ini. Ia mengisahkan. Saya dengar kualitasnya bagus”, katanya.

Anaknya ada 4 orang. Yang paling tua sudah SMA. Nomor dua SMP, anak ketiga akan masuk SD. Sedang yang paling bungsu akan masuk TK. Anak yang akan masuk SD ini setahun sebelumnya sudah sekolah TK di suatu SD Islam. Tetapi ia merasa masih ada yang kurang. Kualitasnya. Makanya ia tertarik memasukkan anaknya di SDIT yang satu ini.

Ia punya alasan tersendiri kenapa menyekolahkan anaknya di SD Islam. Akhlak dan ibadah sangat terasa. Hidup teratur, tertib, akhlak kepada kedua orang tua, sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya dipraktekkan dalam keseharian. SD Islam yang tidak sembarangan. Ia survei dulu beberapa sekolah, sebelum memutuskan pilihannya.

“Uang bisa dicari. Kalau saya sudah memutuskan anak sekolah di SDIT ini, artinya saya sanggup membayar biaya sekolahnya”, katanya mantap.

Saya tanya, bapak kerja apa?

Jualan tahu brontak. Dengan gerobak motor. Satu dikelola oleh anak buahnya. Biasa mangkal di depan Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang. Satu lagi dia sendiri yang turun tangan. Di kawasan Purus Padang.

Pagi-pagi, ia ke Pasar Raya Padang membeli tahu. Diolah menjadi adonan tahu brontak. Sorenya baru ia berjualan. Setiap hari. Tujuh hari dalam seminggu. Praktis tidak ada waktu libur. Kadang ia jadi rindu dengan anaknya yang tertua. Sudah enam tahun dia berpisah dengan anaknya. Si sulung sekolah berbasis Islam juga. Di Kota Padang Panjang.

Istrinya? Ibu rumah tangga. Mereka sekeluarga tinggal di kawasan PJKA Simpang Haru Padang. Di lahan milik PT.KAI. Mereka menyewa tanah kepada PT.KAI satu juta rupiah per tahun. Lantas membangun rumah disana. Rumah yang sederhana menurutnya. Baginya, itulah syurganya. Rumahku adalah syurgaku. Dari sana perjalanan rezki melalui tahu brontak yang diolahnya.

Dari tahu brontak, disekolahkannya anak-anaknya. Di sekolah Islam. Sekolah yang berkualitas. Sekolah yang saat ini menjadi favorit keluarga di tengah arus globalisasi dunia ya ng banyak menyesatkan. Ia bangga anaknya mendapat pendidikan yang berkualitas. Dengan penanaman nilai-nilai Islami.

“Yang penting kita berusaha”, katanya. Selagi berusaha dan kerja keras, insya Allah jalan rezki itu akan terbuka saja. Mungkin dari usaha tahu brontak inilah pintu rezki saya hingga bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam yang berkualitas. Begitu benar prinsipnya.

Ia akan marah bila melihat ada lelaki yang masih produktif, tetapi kerjanya meminta-minta.

Saya tertegun mendengar kisah hidupnya memilih pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.
” Insya Allah usaha bapak berkah. Itulah berkahnya, pak”, kata saya.

Menurut saya ia juga zuhud. Tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Kadang ada yang heran dengannya; saat kebanyakan para orang tua siswa pakai mobil ke sekolah anaknya, ia hanya pakai motor. Motor yang juga dijadikan sebagai sarana usahanya. Bukan ia tidak sanggup membeli mobil. Baginya, mobil belum prioritas. Pendidikan anak-anaknya yang lebih prioritas.

“Asal cukup untuk makan sehari-hari. Selebihnya hasil usaha ditabungkan dan disedekahkan agar berkah. Demi masa depan anak-anak saya”, katanya.

Ketika Faiz sudah siap tes di SDIT tersebut, saya memohon diri. Pamit kepada bapak tersebut. Saya salami bapak tersebut sambil menanyakan namanya.

“Pak Zul”, ujarnya.(*/luthfi)